Yoon Ho-jung, Menteri Kementerian Administrasi dan Keamanan, mengusulkan pembentukan sistem kerja sama dalam bentuk 'Gabungan Penyelidikan dan Kejaksaan' sebagai pengganti Badan Penyelidikan Gabungan Kejaksaan dan Kepolisian yang ada setelah pemisahan penyelidikan dan penuntutan. Dalam metode ini, jaksa kejaksaan tidak akan langsung melakukan penyelidikan tetapi bertanggung jawab atas tinjauan hukum, pemeriksaan surat perintah, dan pengajuannya. Sementara itu, Badan Investigasi Kriminal Berat (BICB) akan memimpin penyelidikan. Namun, kalangan hukum mengkritik bahwa pemindahan jaksa kejaksaan dan penyidik BICB dilarang berdasarkan undang-undang yang berlaku sehingga 'Gabungan Penyelidikan dan Kejaksaan' tidak mungkin dibentuk. Menteri Kehakiman Jeong Seong-ho juga menyatakan bahwa dasar operasional Gabungan Penyelidikan dan Kejaksaan lemah, dan mengkhawatirkan bahwa jika partisipasi jaksa dalam penyelidikan dikecualikan, masalah kemampuan bukti dapat muncul. Presiden Lee Jae-myung mendesak perlunya pemikiran mendalam tentang metode operasi Gabungan Penyelidikan dan Kejaksaan yang ada selama proses persiapan BICB.
