Partai oposisi dan partai pemerintah berdebat mengenai hasil investigasi internal Badan Pengawas Keuangan yang menyatakan adanya tekanan dan manipulasi dalam proses audit terkait dugaan pemalsuan statistik properti pada masa pemerintahan Moon Jae-in dan kasus penganiayaan pegawai negeri di Laut Barat. Partai Demokrasi dan Keadilan mengkritik praktik manipulasi audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan menyerukan perlunya reformasi dan investigasi untuk mengungkap dalang di baliknya. Sementara itu, Partai Kekuatan Rakyat menyebut tindakan Badan Pengawas Keuangan yang membantah audit yang sah sebagai 'pelanggaran konstitusi' dan menyatakan akan menuntut pertanggungjawaban Badan Pengawas Keuangan. Kedua partai menunjukkan posisi yang berbeda dan memperlihatkan konflik politik yang semakin tajam melalui peristiwa ini.
