6·3 Pilkada kekurangan surat suara dalam sidang pertama Komisi Penyelidikan Khusus untuk Investigasi Negara terkait isu tersebut, partai yang berkuasa menekankan tanggung jawab KPU, sementara oposisi mengajukan kecurigaan 'kartel 선피아'. Partai yang berkuasa menunjuk kurangnya identifikasi pemilih yang mengundurkan diri dan sistem manajemen yang tidak memadai. Oposisi menuduh adanya 'kartel 선피아' di mana mantan pejabat KPU secara eksklusif mendapatkan kontrak melalui keluarga atau kerabat mereka. Selain itu, oposisi mengungkapkan surat yang dikirim oleh penjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat, Wi Cheol-hwan, ke kantor anggota parlemen terkait pemakzulan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang netralitas politik KPU.
