16 Gubernur Pendidikan di seluruh negeri menentang rencana alokasi dana pendidikan daerah yang diumumkan pemerintah dan bersatu untuk menanggapi. Para gubernur berpendapat bahwa Kantor Perencanaan dan Anggaran telah menyusun rencana tersebut secara sepihak tanpa meminta masukan dari dunia pendidikan, dan mendesak agar sistem penautan pajak domestik saat ini dipertahankan. Mereka khususnya mengkritik metode alokasi dana berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi karena tidak mempertimbangkan kenaikan biaya tenaga kerja dan inflasi, serta mengungkapkan kekhawatiran tentang kesulitan pendidikan di masa depan akibat pengurangan pendanaan pendidikan. Para gubernur mengancam akan memboikot pertemuan dengan pejabat anggaran dan mendesak agar pemerintah berdialog untuk memastikan suara dari lapangan pendidikan didengarkan.
