Komite Etika Pusat Partai Kekuatan Rakyat akan mengadakan pertemuan pada tanggal 27 untuk meninjau sekitar 60 kasus sanksi yang diterima sebelum dan sesudah pemilihan daerah. Namun, karena konflik internal dalam komite etika, pertemuan sebelumnya hanya diselesaikan setengahnya, dan beberapa anggota komite, termasuk Wakil Ketua Woo Jong-hwan, telah menyatakan niat mereka untuk tidak hadir. Oleh karena itu, kemungkinan besar pertemuan ini juga akan membahas standar sanksi tanpa mencapai keputusan. Keputusan Komite Etika membutuhkan kehadiran lebih dari setengah anggota yang hadir dan persetujuan lebih dari setengah anggota yang hadir.
