Komisi Perdagangan Adil melakukan pemeriksaan lapangan untuk memverifikasi dugaan pelanggaran Undang-Undang Perdagangan Ritel Berskala Besar oleh Coupang, tetapi dilaporkan telah menarik diri karena penolakan Coupang. Ini adalah pertama kalinya Komisi Perdagangan Adil menarik diri tanpa dapat melanjutkan pemeriksaan lapangan karena keberatan dari perusahaan yang diperiksa.
Menurut industri terkait pada tanggal 25, Komisi Perdagangan Adil memulai pemeriksaan lapangan untuk memverifikasi dugaan bahwa Coupang telah mengalihkan biaya 'kupon yang disesuaikan dengan harga' kepada pemasok. Kupon yang disesuaikan dengan harga adalah sistem di mana Coupang secara otomatis menerbitkan kupon ketika produk tertentu yang dijual di Coupang lebih mahal dibandingkan dengan pusat perbelanjaan online pesaing seperti Naver, sehingga menurunkan harga pembelian aktual konsumen ke tingkat harga terendah. Komisi Perdagangan Adil sedang menyelidiki apakah Coupang telah secara tidak sah membebani biaya diskon yang timbul dalam proses ini kepada pemasok.
Namun, Coupang mengatakan mereka tidak menerima pemberitahuan sebelumnya tentang penyelidikan dan menolak untuk berpartisipasi. Alasan yang dikemukakan Coupang adalah ketentuan Undang-Undang Dasar Pemeriksaan Administratif yang mengatur bahwa lembaga administratif pada prinsipnya harus memberitahu pihak yang diperiksa secara tertulis hingga 7 hari sebelum memulai pemeriksaan lapangan. Sementara pelanggaran Undang-Undang Perdagangan Adil dan Undang-Undang Subkontrak dikecualikan dari penerapan Undang-Undang Dasar Pemeriksaan Administratif, penyelidikan tentang Undang-Undang Perdagangan Ritel Berskala Besar tunduk pada penerapan undang-undang.
Dilaporkan bahwa pada tanggal 21, Coupang mengajukan gugatan ke pengadilan menolak keabsahan penyelidikan itu sendiri karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dan meminta untuk menghentikan penegakan keputusan dan ketetapan pemeriksaan lapangan.
Komisi Perdagangan Adil mempertahankan bahwa ini adalah pengecualian dari kewajiban pemberitahuan sebelumnya. Pasal 17 Undang-Undang Dasar Pemeriksaan Administratif menetapkan bahwa jika ditentukan bahwa pemberitahuan sebelumnya akan mengakibatkan tujuan penyelidikan tidak dapat dicapai karena pemusnahan bukti dan sebagainya, dokumen pemeriksaan akses lapangan dapat disajikan secara bersamaan dengan dimulainya penyelidikan atau tujuan penyelidikan dapat diumumkan secara lisan. Karena fakta penyelidikan dapat tersebar sebelumnya akan membuat perolehan data menjadi sulit, Komisi Perdagangan Adil sejauh ini telah melanjutkan penyelidikan terkait Undang-Undang Perdagangan Ritel Berskala Besar tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Seiring dengan kedua belah pihak mempertahankan posisi mereka, Komisi Perdagangan Adil akhirnya menarik diri dari lapangan.
==================================
Sigh... apakah industri belanja online akan didominasi satu pemain?
▶ Sumber artikel asli: https://news.nate.com/view/20260825n23631?mid=n0400
