Jakarta -
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menggelar sidak ke perusahaan baja asal China di Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (25/6/2026). Sidak ini dilakukan menyusul indikasi kurangnya pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan.
Mengutip keterangan tertulis Kementerian Keuangan, sidak dilakukan setelah ada indikasi awal ketidaksesuaian antara skala kegiatan usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan.
Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, terdapat dugaan nilai pajak yang dibayarkan belum sepenuhnya mencerminkan besarnya aktivitas bisnis yang dijalankan perusahaan.
Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah meminta perusahaan menyerahkan dokumen dan data pendukung guna dilakukan verifikasi lebih lanjut. Menkeu menegaskan bahwa proses yang berlangsung saat ini masih berada pada tahap klarifikasi dan belum sampai pada kesimpulan adanya pelanggaran.
"Kami meminta perusahaan untuk menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan agar seluruh proses dapat dilakukan secara terbuka dan berdasarkan fakta. Dengan demikian, kita dapat melihat secara adil bagaimana praktik bisnis yang dijalankan," ujar Purbaya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/6/2026).
Purbaya menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnis secara adil sesuai dengan ketentuan. Langkah pengawasan dilakukan untuk menciptakan level playing field yang setara bagi seluruh pelaku industri.
"Kami ingin memastikan bahwa seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan kami bukan untuk menghambat atau mematikan usaha, melainkan memastikan terciptanya persaingan yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri," tegasnya.
Purbaya menambahkan, langkah serupa akan dilakukan kepada sejumlah perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Upaya ini bagian dari strategi memperkuat kepatuhan perpajakan dan menjaga persaingan usaha.
"Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Karena itu, seluruh pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya secara adil dan sesuai aturan. Dengan begitu, industri nasional dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan," pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, perusahaan terkait menegaskan seluruh kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Manajemen juga berkomitmen kooperatif dalam proses klarifikasi yang sedang berlangsung.
(ahi/hns)
