Komite Kebijakan Partai mengundang pertemuan pertama mereka di sesi parlemen biasa dengan menjanjikan legislasi yang cepat untuk melaksanakan janji bersama rakyat dan memulai diskusi. Partai Demokratik mengusulkan implementasi janji kampanye pemilihan umum dan lokal, sementara Partai Kekuatan Rakyat berpendapat bahwa janji bersama kedua partai harus diundangkan terlebih dahulu dan memprioritaskan penanganan rancangan undang-undang terkait kehidupan rakyat. Secara khusus, mereka sepakat untuk melakukan diskusi yang cukup tentang isu-isu kontroversial seperti Undang-Undang Amplop Kuning dan penghapusan hak penyelidikan tambahan untuk mencegah kerugian bagi rakyat. Selain itu, Komite Kebijakan Partai berencana untuk mengadakan pertemuan rutin setiap dua minggu untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan rancangan undang-undang terkait kehidupan rakyat.
