보건복지부는 응급의료 현장 폭력 문제 해결 및 의사결정 불가능한 환자의 응급처치를 위한 시행규칙 개정안을 입법예고했습니다. 이번 개정안은 응급실 폭행 가해자에 대한 출입 제한, 의료진 분리, 보안 인력 배치 등 강력한 보호 조치를 명시하며 피해자의 사후 지원 의무화도 포함합니다. 또한, 의사결정 능력이 없는 환자에게 법정대리인 동행 없이 다른 의료인의 동의 하에 응급처치가 가능하도록 기준을 명확히 했습니다. 이 개정안은 응급실 안전 확보와 환자의 신속한 치료를 위한 중요한 제도적 장치로 평가됩니다.
Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan telah mengumumkan rencana revisi peraturan untuk mengatasi masalah kekerasan di lokasi layanan medis darurat dan memberikan pertolongan pertama pada pasien yang tidak dapat membuat keputusan. Rancangan revisi ini menetapkan tindakan perlindungan yang ketat, seperti pembatasan akses bagi pelaku kekerasan di ruang gawat darurat, pemisahan staf medis, dan penempatan personel keamanan. Selain itu, revisi tersebut mewajibkan dukungan pasca-kejadian untuk korban. RUU juga memperjelas kriteria agar pasien yang tidak mampu membuat keputusan dapat menerima pertolongan pertama tanpa pendamping hukum, dengan persetujuan dokter lain. Revisi ini dianggap sebagai perangkat institusional penting untuk memastikan keamanan ruang gawat darurat dan perawatan pasien yang cepat.
The Ministry of Health and Welfare has announced a legislative notice for an amendment to the enforcement regulations aimed at resolving violence in emergency medical settings and providing emergency treatment for patients unable to make decisions. This amendment includes strong protective measures such as entry restrictions for perpetrators of violence in emergency rooms, separation of medical staff, and deployment of security personnel. It also mandates post-treatment support for victims. Furthermore, it clarifies the criteria for allowing emergency treatment for patients lacking decision-making capacity without a legal representative, provided another healthcare professional consents. This amendment is considered an important institutional framework for ensuring safety in emergency rooms and facilitating prompt patient care.
